Tuesday, November 19, 2019
Home > Pemkab Lombok Utara > USAI MONITORING, 32.477 KK DITEMUKAN BERMASALAH OLEH INSPEKTORAT JENDERAL BNPB BERSAMA BPK-RI

USAI MONITORING, 32.477 KK DITEMUKAN BERMASALAH OLEH INSPEKTORAT JENDERAL BNPB BERSAMA BPK-RI

Gambar mungkin berisi: 6 orang, orang duduk, tabel dan dalam ruangan

Diskominfo KLU, Tanjung – Dalam rapat koordinasi kesiap-siagaan kebencanaan yang di gelar BPBD KLU di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (06/08) Kemarin, Kalak BPBD KLU Muhadi, SH menyampaikan laporan terkait dengan progres pembangunan rumah warga di wilayah Kabupaten Lombok Utara selama masa tanggap darurat berlangsung.

Pada rapat koordinasi itu, Muhadi menyampaikan bahwa sampai saat ini data masyarakat yang telah di usulkan dari SK 21 sampai dengan SK 26, jumlah penerima manfaat sebanyak 75.559 KK dengan total anggaran sebesar 3,52 T. 2,75 T sudah ditransfer untuk 41.898 KK, dengan rincian 41.391 KK rusak berat, 128 KK rusak sedang dan 379 KK rusak ringan. Total keseluruhan yang sudah mendapatkan anggaran yaitu sebesar 41.898 KK.

Berdasarkan laporan dari fasilitator sipil, TNI maupun POLRI, rumah yang dalam proses pembangunan sebanyak 26.228 unit, sedangkan untuk rumah warga yang sudah selesai terbangun berjumlah 4.320 unit dan dari beberapa rumah tersebut sudah diresmikan oleh Bupati maupun Sekda KLU.

Dari hasil monitoring evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal BNPB bersama BPK-RI sejak beberapa bulan lalu, ditemukan NIK dan KK yang bermasalah dari total 67.734 data KK yang sudah dikirim oleh BPBD KLU ke Pemerintah Pusat.

“Jumlah KK yang tidak ditemukan dari SK 1 sampai dengan SK 26, itu sebanyak 32.477 KK yang tidak ditemukan” ungkap Muhadi. Melihat persoalan itu, pihak BNPB meminta kepada BPBD KLU untuk melakukan validasi terhadap penerima manfaat yang sudah diusulkan itu. “Validasi ini sudah berjalan sekitar dua bulan” jelas Muhadi.

Selanjutnya, untuk mempercepat proses tanggap darurat penanganan rumah warga di Lombok Utara, Muhadi menyampaikan beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh BPBD KLU, mulai dari memberikan fotocopy dan softcopy KK yang bermasalah dengan berkoordinasi langsung ke pihak Camat hingga Kepala Dusun guna mendapatkan data yang maksimal untuk menjawab persoalan temuan dari hasil monitoring yang sudah dilakukan.

Langkah terakhir yang ditempuh BPBD KLU untuk memaksimalkan proses validasi data warga adalah dengan mengundang seluruh Kepala Dusun bersama tim entry data untuk melakukan klarifikasi langsung terhadap data warga yang bermasalah, sehingga pihak BPBD KLU secepatnya bisa mengeluarkan surat pernyataan terkait dengan kebenaran data warga dari masing-masing Kepala Dusun.

“Sampai hari ini perkembangannya, sekitar 170-an Kepala Dusun dari 400 sekian ini belum juga datang untuk melakukan klarifikasi akhir terhadap tim validasi, sehingga sampai hari ini kami belum selesai melakukan validasi, yang mana validasi ini akan berpengaruh kepada usulan masyarakat kita yang belum mendapatkan bantuan” jelas Muhadi.

(Yoan) Photo : Yoan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *